Bupati Tanah Datar, Eka Putra, bersama dengan perwakilan dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) serta Kemendagri, tengah mencari solusi untuk mengalihkan anggaran TKD Tambahan guna memperkuat sistem irigasi untuk 68 hektare sawah serta menangani perbaikan dua jembatan yang rusak. Langkah ini diambil untuk memastikan kebutuhan pengairan yang vital bagi pertanian masyarakat setempat terpenuhi.
Pernyataan ini disampaikan saat kunjungan ke kawasan Bukit Patah Gigi, Nagari Padang Laweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Rabu, 22 Juli 2026. Bersama dengan Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I, Fernando H. Siagian, dan Koordinator Media Satgas PRR Sumatera, Kastorius Sinaga, Eka Putra meninjau kondisi aliran sungai yang menjadi sumber irigasi.
Di lokasi tersebut, pihak BWS V Padang telah melakukan penanaman pipa di dekat Sabo Dam sebagai langkah awal untuk mengalirkan air ke lahan pertanian. Namun, sistem irigasi darurat yang ada saat ini masih menggunakan terpal biru, yang dianggap tidak cukup kuat untuk kebutuhan jangka panjang. “Jalur irigasi ini sangat penting karena mengairi 68 hektare lahan pertanian,” kata Eka Putra, menekankan urgensi perbaikan tersebut.
Warga setempat, Mawardi, juga menyuarakan harapannya agar terpal darurat itu segera diganti dengan sistem yang lebih permanen. “Kami mohon dukungan anggaran dari pemerintah agar irigasi ini bisa lebih berkelanjutan. Semua petani sangat bergantung pada jalur irigasi ini,” ungkapnya. Usulan tersebut disambut baik oleh Eka Putra yang berkomitmen untuk menyesuaikan prioritas penggunaan TKD Tambahan berdasarkan hasil pemetaan lapangan.
Eka Putra menjelaskan bahwa hasil tinjauan lapangan menunjukkan adanya perkembangan kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, sebagian dari anggaran TKD Tambahan akan dialihkan untuk membangun jaringan irigasi yang mendukung produktivitas pertanian di kawasan tersebut. Fernando dari Kemendagri juga menegaskan bahwa pergeseran anggaran ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri.
Selain itu, pergeseran anggaran juga bisa dialokasikan untuk perbaikan dua jembatan yang rusak akibat banjir pada Mei 2026. Jembatan Tanjung Enau di Nagari Taluak mengalami kerusakan parah sehingga mengisolasi 81 kepala keluarga yang tidak dapat mengakses jalur utama. Dalam keadaan darurat, masyarakat setempat membangun jembatan sementara dari batang pohon kelapa. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga bekerja sama dengan TNI AD untuk membangun Jembatan Bailey sebagai alternatif sementara.
Di lokasi lain, Jembatan Pulau di Nagari Lubuk Jantan juga mengalami kerusakan yang mengharuskan petani mencari jalur alternatif untuk membawa hasil panen mereka. Menghadapi kondisi ini, Bupati Tanah Datar berencana untuk segera mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 miliar untuk masing-masing jembatan agar perbaikan dapat dilakukan secepatnya.